Kab. Tasikmalaya, analisaglobal.com — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa serta BPD juga merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting sehingga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa serta Adanya UU N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya, desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri.

Adapun Fungsi dari BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warganya, Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan melalui beberapa tahap kerja dan harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa serta menjadikan pedoman untuk kepala desa beserta pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan desanya serta BPD juga memiliki kewenangan atau kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan dalam segi aspek.

Namun dengan adanya kejadian beberapa pekan sebelumnya dengan adanya pengunduran diri BPD secara serentak di desa arjasari tersebut akhirnya pada hari sabtu 5 September 2020 mengadakan rapat bersama untuk mencari solusi terbaik yang dilaksanakan di aula desa arjarsari yang dihadiri langsung oleh Camat Leuwisari Wawan Suhawan, S.IP, Ketua BPD, Ketua MUI, Para Ketua RT dan RW, Ketua LPM, Ketua Karang taruna, Ketua PKK, Ketua kader POSYANDU, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Adapun pembahasan rapat pada intinya berkaitan dengan surat permohonan pengunduran salah satu lembaga desa Arjasari yaitu badan permusyawaratan desa(BPD)desa Arjasari yang diduga dengan kurangnya sinergitas pemerintahan desa dengan BPD sehingga menjadi permasalahan yang timbul.

Dari pantauan analisaglobal.com di lokasi rapat hasil dari musyawarah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para tokoh masyarakat berkeinginan akan masih terusnya ketua dan para anggota BPD untuk tidak mengundurkan diri dari kelembagaan desa arjasari.

Akan tetapi menurut ketua BPD Arjasari Mas Joko dan rekan anggota BPD lainnya bersikeras untuk mengundurkan diri dikarenakan dengan alasan yang sudah tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal. Ucapnya

“Adapun alasan dengan hal – hal yang lainnya, adanya kesibukan dari setiap para anggota BPD” pungkasnya***Nuryadin

Leave a Reply