Mimbar Perempuan Tasikmalaya Menuntut Tujuh Point Tolak UU Cipta Kerja Omnibuslaw

Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Mimbar aksi perempuan Tasikmalaya Tolak UU Cipta Kerja OmnibusLaw yang dilakukan 5 Ornamen aktivis perempuan dari berbagai kampus yang tergabung dalam mimbar perempuan tasikmalaya “melawan” yang dilaksanakan di perempatan jalan cipasung sempat cek cok dengan petugas keamanan dilapangan tetapi bisa di redam. Rabu (21/10/2020)

“Saat diwawancarai ditempat aksi tersebut, Fitri Najayanti Sebagai Korlap Aksi Mimbar Perempuan Tasikmalaya Melawan mengatakan Aksi tersebut adalah sebagai mewakili dan menyuarakan suara perempuan (Pada intinya) perempuan siap melawan ketidakadilan di negeri ini dan ikut berkontribusi menolak secara tegas dengan adanya UUD Cipta Kerja OmnibusLaw.

“Lanjut Dia, Dalam aksi ini tidak hanya berbicara kaum perempuan atau laki-laki, ataupun sebagai institusi, kaum buruh tapi kita berbicara atas nama rakyat.
Rakyat yang benar-benar harus diperjuangkan bukan rakyat di parlemen.

Kami mewakili atas nama kaum perempuan yang tergabung dari 5 ornamen aktivis perempuan Tasikmalaya, Mimbar Perempuan Tasikmalay, KMRT, KOHATI, SPRI, PELITA, tergerak hatinya untuk melakukan perlawanan bahwa perempuan pun bisa melawan ketidakadilan sebagai bentuk bahwa wujud ibu Pertiwi itu ada.

“Adapun 7 point tuntutan aksi mimbar perempuan Tasikmalaya Menolak UU Cipta Kerja OmnibusLaw tersebut yakni.

1.Menyikapi bahwa draf RUU dan UUD OmnibusLaw yang selama ini beredar di masyarakat adalah Hoax. Maka kami menuntut keterbukaan informasi Pemerintah mengenai Draf UU OmnibusLaw

2.Mendesak Pemerintah segera mengesahkan RUU PKS

3.Memaksimalkan kinerja Anggota Dewan perempuan jangan hanya pemanis buatan saja

4.Maksimalkan Komisi III di DPR

5.Pemerintah harus menjamin terpenuhinya hak-hak kaum perempuan dalam menetapkan kebijakan

6.Pemerintah tidak mengkambing hitamkan masyarakat yang mengkritik atau menuangkan aspirasinya (Demonstran Dll) hanya karena alasan isu Hoax. Misalnya Draf OmnibusLaw yang selama ini di respon mahasiswa dan masyarakat adalah Hoax.

7.Pemerintah menjamin kepada warga negara yang ingin menyampaikan aspirasinya dari tindakan refrensif dari kalangan manapun

Sementara itu hasil dari aksi tersebut Fitri menyampaikan bahwa Kita sebagai kaum perempuan akan terus bersemangat melakukan aksi-aksi yang lain. Apakah dengan tulisan atau aksi turun ke jalan lagi bila perlu yang penting menyuarakan sebuah keadilan.

“Memang terkait aksi tadi agak sedikit kecewa dengan pihak petugas keamanan yang tidak kooperatif dengan kita. Padahal kita sudah berusaha koorperatif dengan beliau, sebenarnya kita ingin mereka bergabung dengan kita dengan cara simbolis aksi damai.” Katanya

Untuk harapan kedepannya kalau misalnya aksi-aksi demonstran menyuarakan hak-hak rakyat melalui audiensi, ketika masyarakat menuangkan aspirasinya di negeri demokrasi ini, saya berharap pemerintah juga mendukung menjamin keamanan para demonstran terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan dari pihak manapun atau kalangan manapun.” Pungkasnya.***Day

About analisaglobal

Leave a Reply

Your email address will not be published.