Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com,- Tepatnya Pada hari Kamis (17/06/21), Pengurus Cabang PMII Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertanyakan sejauh mana proses yang dilakukan Kejaksaan dalam menangani Kasus dugaan tindak pidana Korupsi Bantuan Sosial Hibah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020 yang disalurkan kepada 222 Lembaga Keagamaan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.

Pada kesempatan tersebut hadir Kasi tindak pidana khusus (Kasipidsus) Yayat yang mewakili kepala Kejaksaan Negri Kabupaten Tasikmalaya.

Zam-Zam Multazam selaku Ketua Cabang PMII Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan, Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Investigasi yang dilakukan oleh PC PMII Kabupaten Tasikmalaya terhadap lembaga keagamaan sebagi penerima manfaat yang tersebar di beberapa kecamatan dan Hasilnya banyak lembaga yang tidak merasa membuat permohonan bantuan berupa proposal dan beberapa lainnya bahkan tidak merasa menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) lalu setelah pencairan bantuan tersebut di potong oleh pihak-pihak tertentu rata-rata besarannya 50℅ lebih dari total bantuan. Jelasnya.

Kasi Pidsus Yayat mengungkapkan kalau yang disampaikan pihak PC PMII Kabupaten Tasikmalaya memang benar, bahwa pihak kejaksaan sudah memanggil 65 lembaga keagamaan sebagai penerima bantuan dan hasilnya 45 lembaga mengakui bahwa ada pemotongan dengan kerugian uang negara kurang lebih 5 milyar rupiah dan sisanya belum mengakui adanya pemotongan dan kejaksaan dalam memeriksa kasus ini tidak ingin hanya sample beberapa lembaga saja, tapi ingin semua lembaga di periksa dengan menggandeng Auditor ahli dari BPK RI untuk menghitung kerugian uang negara selain itu Kejaksaan Negri Kabupaten Tasikmalaya juga sudah mendalami 13 orang yang diduga terlibat dalam pemotongan bantuan tersebut dengan berbagai peran dan tersebar di beberapa Kecamatan. Ungkapnya

Zam-Zam menambahkan, Adapun tuntutan dari PC PMII Kabupaten Tasikmalaya diantaranya meminta Kejaksaan Negri Kabupaten Tasikmalaya untuk segera menetapkan tersangka tapi tidak berhenti di 65 Lembaga kemudian tidak hanya menargetkan aktor-aktor di daerah tapi Kejaksaan Negri Kabupaten Tasikmalaya juga memanggil aktor-aktor atas sebagai pemberi bantuan dan mungkin terlibat, kabarnya bantuan sosial tersebut selain dari Anggota dewan Provinsi Jawa barat juga di beberapa kecamatan dari Wakil Gubernur Jawa Barat. imbuhnya.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Yayat menegaskan bahwa kasus tersebut tidak akan berhenti di pemotong atau di aktor-aktor bawah tapi pihaknya (kejaksaan) akan berjanji untuk “menyikat” aktor-aktor di atas ketika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. tegasnya.

Zam-Zam Multazam juga menambahkan kalau pihaknya (PMII) sangat mengapresiasi sikap Kejaksaan dalam menuntaskan kasus tersebut tapi apa yang dikatakan harus berbanding lurus dengan apa yang dilakukan. Imbuhnya.***UWA

Leave a Reply