Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Pelayanan kesehatan di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik. Ketua Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES), Ryan Nurfalah, menilai pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut belum berjalan maksimal dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai pasien.
Sorotan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan warga terkait lambannya pelayanan, minimnya respons tenaga medis, hingga sistem administrasi yang dinilai berbelit dan tidak berpihak pada kepentingan pasien. Kondisi ini, menurut Ryan, mencerminkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan manajemen rumah sakit.
Ryan menegaskan, sebagai rumah sakit rujukan daerah, RSUD KHZ Musthafa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, humanis, dan profesional. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, di mana pasien dan keluarga kerap dibebani persoalan non-medis yang berdampak pada kondisi psikologis mereka.
Baca Juga Bupati Tasikmalaya Lantik Pejabat Eselon II–IV, Perkuat Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jika masih banyak keluhan di RSUD KHZ Musthafa, maka ada yang keliru dalam sistemnya. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru dibuat semakin menderita karena buruknya pelayanan,” tegas Ryan, Rabu (04/02/2026).
FORTABES menilai permasalahan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Ryan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari manajemen rumah sakit, sistem pelayanan, hingga mekanisme pengawasan internal agar pelayanan publik benar-benar berjalan sesuai standar yang diharapkan.
Ia juga mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut dan segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, perbaikan pelayanan tidak cukup dengan klarifikasi normatif, melainkan harus dibuktikan melalui perubahan nyata di lapangan.
Lebih lanjut, Ryan mengingatkan bahwa pembiaran terhadap buruknya pelayanan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah. FORTABES, kata dia, membuka peluang untuk membawa persoalan ini ke ruang advokasi publik apabila tidak ada perbaikan signifikan dari pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah.
“RSUD bukan perusahaan swasta yang boleh memilih siapa yang dilayani. Ini institusi publik yang dibiayai negara. Jika pelayanan masih buruk, maka ini alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” pungkasnya. (AD)
Baca Juga Jaga Profesionalisme dan Kesiapsiagaan, Prajurit Kodim 0613/Ciamis Tempuh Hanmars 10 Kilometer
