Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMK Negeri Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, menuai sorotan publik. Pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 2.064.118.429,00 yang dikerjakan oleh CV Kurnia dengan pengawasan CV Mitra Design Konsultan tersebut diduga mengabaikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Saat awak media melakukan peninjauan ke lokasi pada Rabu (01/10/2025), suasana terpantau janggal. Papan informasi proyek dipasang di belakang area sekolah dan tidak mencantumkan sumber anggaran. Bahkan, pekerja di lapangan tampak tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar K3, sebagian hanya mengenakan sandal jepit.
Salah satu pekerja mengaku pelaksana proyek adalah Dedi. Namun, ketika dikonfirmasi, Dedi menyatakan dirinya hanya bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan dan sekadar mengikuti instruksi dari pihak kantor. “Kalau soal papan informasi dan APD, itu arahan dari kantor. Saya hanya memastikan bahan dan pekerjaan berjalan,” jelasnya.
Baca Juga Warga Jatinagara Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kebun
Hal senada diungkapkan Dani, rekan Dedi di lapangan, yang menyebut nama Misbah sebagai pihak pelaksana utama. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Misbah membenarkan papan informasi proyek dipasang di belakang karena alasan teknis. Ia juga berdalih telah menyediakan 20 pasang APD, meski di lapangan banyak pekerja yang tidak memakainya.
Terkait tidak tercantumnya sumber anggaran, Misbah menjelaskan bahwa hal tersebut mengikuti arahan dari KCD (Kantor Cabang Dinas). “Sumber anggaran jelas dari APBD. Saya hanya mencetak papan sesuai format dari PPK KCD, tidak menambah ataupun mengurangi,” ungkapnya.
Meski demikian, kondisi di lapangan yang tidak sesuai prosedur serta dugaan pengabaian aturan keterbukaan informasi publik memunculkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pembangunan RKB di SMKN Kadipaten. (Johan)
Baca Juga Dana Desa Bojongkapol Disorot: Warga Keluhkan Ketimpangan Pembangunan dan Minimnya Transparansi
