Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kota Tasikmalaya, analisaglobal.com — Dalam mengoptimalisasi penyaluran bantuan program sembako tahun 2022 dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas (RATAS) mengenai data terkini Penyaluran Bantuan Sosial dan percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, maka perlu dilaksanakan percepatan penyaluran bantuan program sembako untuk periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor : 29/6/SK/HK.01/2/2022. Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari dan Maret Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyaluran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan oleh pihak penyalur yaitu PT. Pos Indonesia secara tunai untuk KPM.
Dengan adanya hal tersebut Pihak Penyalur yaitu PT. Pos Indonesia dalam Poin 5 Huruf (g) dapat menyalurkan dana bantuan program Sembako kepada KPM dengan pengantaran langsung ke alamat KPM dan pada huruf (h) Dalam hal pos penyalur tidak dapat mengantarkan langsung dana bantuan program Sembako ke alamat KPM, Pos penyalur dapat menyerahkan dana bantuan program sembako melalui, 1.) Pengambilan langsung oleh KPM di kantor Pos penyalur atau, 2.) pembayaran di komunitas.
Namun dengan selesainya penyaluran Bantuan Sosial Program BPNT tersebut banyak menuai polemik dari berbagai kalangan, baik dengan cara penyaluran yang mengakibatkan timbulnya kerumunan warga disaat Kabupaten Tasikmalaya berada pada PPKM Level 3 sesuai surat edaran Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor : 13 tahun 2022 tentang PPKM.
Masuknya kabupaten Tasikmalaya pada level 3 PPKM, pihak penyalur yaitu PT. Pos Indonesia mengambil langkah untuk melaksanakan penyaluran di komunitas yang tentunya akan mengundang kerumunan. Maka dengan selesainya penyaluran Bansos program BPNT tersebut banyak menyisakan polemik dengan adanya pro dan kontra yang diberikan secara tunai kepada KPM. Sehingga mengundang aksi dan reaksi dari berbagai elemen dalam mengemukakan aspirasi dan pendapat dengan berbagai pandangan ataupun dengan aksi turun kejalan atas carut marutnya penyaluran BPNT secara tunai.
Menurut Pihak Penyalur yaitu PT. Pos Indonesia Cabang Kota/Kabupaten Tasikmalaya melalui Ketua Satgas Bantuan Sosial Tunai Sembako (BSTS) Ikhsan Firdaus mengatakan, bahwa untuk dinamika yang terjadi pada saat sekarang tentunya ke depan kami akan berkordinasi dengan pihak – pihak terkait termasuk Dinsos, juga pemerintah daerah dalam hal ini termasuk Bupati dan Sekda mengenai evaluasi penyaluran bantuan sosial tunai program sembako ini untuk kedepannya. Ucap Ikhsan kepada analisaglobal.com. Sabtu (12/03/2022).
Lanjut Ikhsan menjelaskan, “Karena memang yang terjadi permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya itu banyaknya dugaan penggiringan oleh oknum baik di desa ataupun di tingkat kecamatan yang mengarahkan ke e-waroeng ataupun ke salah satu agen, dan itu tentunya akan kami kordinasi kan dan kami evaluasi dengan pihak – pihak terkait, termasuk kami juga akan meminta komitmen dari pihak kepolisian, TNI dan Satgas Pangan serta Timkor Kabupaten yang dipimpin oleh Pak Sekda.” Jelasnya
“Adapun untuk komitmen, bahwasannya bantuan tersebut harus sampai ke KPM secara utuh dan bisa dibelanjakan dimana saja, agar tidak digiring ataupun diarahkan ke salah satu e-waroeng, karena itu yang menjadikan terjadinya polemik di Kabupaten Tasikmalaya saat ini. Seperti hal nya adanya penukaran bantuan setelah di terima ditukar dengan kupon dan banyak hal lainnya juga.” Ungkapnya
“Kami dari Satgas BSTS berharap hal seperti itu tidak terjadi lagi, dan semua harus menyadari bahwasanya program ini murni untuk masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga jangan dijadikan masyarakat penerima bantuan atau KPM dijadikan korban.” Harapnya
“Jadi intinya masyarakat itu harus menerima bantuan tersebut secara utuh, dan tugas kami dari pihak kantor Pos melakukan penyaluran ataupun geotaging untuk KPM, sehingga tugas kami dari Kementrian Sosial Republik Indonesia bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.” Katanya
Ikhsan juga menambahkan, yang jelas kedepannya kami akan mengevaluasi, karena saat ini masih dalam proses pelaporan dan penyaluran juga masih berjalan dengan sisa KPM yang belum sempat mengambil atau tersalurkan, maka kami masih membereskan dahulu untuk proses itu, dan setelah semuanya selesai sampai pelaporan, pasti kami akan evaluasi seluruhnya dengan semua leading sektor yang ada didalam program ini. Imbuhnya
analisaglobal.com pun menanyakan terkait penyaluran yang dilaksanakan di komunitas yang tentunya akan mengundang kerumunan disaat Kabupaten Tasikmalaya masuk pada Level 3 PPKM.
Ikhsan menerangkan, Adapun utuk pembayaran yang dilakukan di komunitas, dan penyaluran itu dilaksanakan di kantor Desa, itu sebetulnya untuk percepatan, karena kita selaku pihak penyalur untuk menyalurkan bantuan sebanyak 357.000 KPM dengan waktu yang sangat singkat dan harus selesai, jadi kami berinisiatif mendaftarkan diri agar masyarakat atau KPM bisa mengambil bantuan yang tempatnya di komunitas, akan tetapi selain itu juga kami bergerak dengan Home Visit (Kunjungan Rumah) atau diantar ke rumah KPM seperti untuk KPM yang sudah Lansia (Lanjut Usia) dan juga melakukan pembayaran di loket – loket kantor Pos, jadi tidak semuanya di Komunitas. terangnya
Disinggung dengan adanya dugaan setelah KPM menerima bantuan lalu bantuan ditukar dengan kupon serta adanya KPM yang harus membawa photo rumah pada saat mengambil bantuan padahal ada geotaging, dan juga adanya dugaan pemberian bantuan yang hanya secara simbolis saja kepada KPM.
Ikhsan menegaskan, bahwa kami pihak Satgas Program Bantuan Sosial Tunai Sembako (BSTS) yang pasti akan menelusuri terkait hal tersebut, karena yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya memang pernah ada dan saya langsung bubarkan terkait adanya bantuan yang ditukar oleh kupon, adapun untuk KPM yang harus membawa photo saat pencairan juga adanya yang hanya simbolis saja menerima bantuan, kami akan menelusuri hal tersebut, dan kalau memang terjadi pastinya kami akan menindak tegas jika terjadi pelanggaran seperti itu. tegasnya***UWA
