Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sejumlah desa di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, tengah menjadi sorotan publik. Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES) menggelar audiensi dengan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya guna mempertanyakan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan BUMDes di wilayah tersebut, Rabu (07/01/2026).
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD, FORTABES menilai keberadaan BUMDes belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa. Ketua FORTABES, Riyan Nurfalah, menyampaikan bahwa pengelolaan BUMDes dinilai belum optimal dalam menggali dan mengelola potensi lokal, serta belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga.
Selain itu, FORTABES juga menyoroti dugaan lemahnya keterbukaan informasi publik, khususnya terkait laporan pertanggungjawaban keuangan dan capaian program BUMDes selama periode 2023–2025. Menurut Riyan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa.
Baca Juga Kepala UPT Puskesmas Puspahiang Imbau Ibu Hamil Melahirkan di Praktik Bidan Desa
“Kami akan meminta laporan pertanggungjawaban seluruh BUMDes. Jika tidak disertai bukti pelaporan yang jelas, kami akan melangkah lebih lanjut dengan melaporkannya ke Inspektorat untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMDes di Kecamatan Salawu,” tegas Riyan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, S.T., M.M., menyambut baik aspirasi yang disampaikan FORTABES. Ia mendorong seluruh pemerintah desa di Kecamatan Salawu untuk segera menyiapkan data lengkap terkait pengelolaan BUMDes, mulai dari laporan keuangan hingga hasil program yang telah dijalankan, sebagai bahan evaluasi legislatif.
