Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sejumlah desa di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, tengah menjadi sorotan publik. Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES) menggelar audiensi dengan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya guna mempertanyakan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan BUMDes di wilayah tersebut, Rabu (07/01/2026).
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD, FORTABES menilai keberadaan BUMDes belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa. Ketua FORTABES, Riyan Nurfalah, menyampaikan bahwa pengelolaan BUMDes dinilai belum optimal dalam menggali dan mengelola potensi lokal, serta belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga.
Selain itu, FORTABES juga menyoroti dugaan lemahnya keterbukaan informasi publik, khususnya terkait laporan pertanggungjawaban keuangan dan capaian program BUMDes selama periode 2023–2025. Menurut Riyan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa.
Baca Juga Kepala UPT Puskesmas Puspahiang Imbau Ibu Hamil Melahirkan di Praktik Bidan Desa
“Kami akan meminta laporan pertanggungjawaban seluruh BUMDes. Jika tidak disertai bukti pelaporan yang jelas, kami akan melangkah lebih lanjut dengan melaporkannya ke Inspektorat untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMDes di Kecamatan Salawu,” tegas Riyan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, S.T., M.M., menyambut baik aspirasi yang disampaikan FORTABES. Ia mendorong seluruh pemerintah desa di Kecamatan Salawu untuk segera menyiapkan data lengkap terkait pengelolaan BUMDes, mulai dari laporan keuangan hingga hasil program yang telah dijalankan, sebagai bahan evaluasi legislatif.
Audiensi ini dinilai sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan BUMDes benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yakni sebagai instrumen pemberdayaan dan penguatan ekonomi desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya, M. Fuad Abdul Azis, menyampaikan bahwa audiensi tersebut seharusnya dipandang sebagai langkah positif. Menurutnya, masukan dari FORTABES dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola administrasi dan pelaporan BUMDes, baik di Kecamatan Salawu maupun di seluruh Kabupaten Tasikmalaya.
“Dengan adanya audiensi ini, kita seharusnya berterima kasih. Ini menjadi pengingat agar pengelolaan dan administrasi BUMDes lebih efektif dan transparan, bukan hanya dilihat dari sisi negatif,” ujar Fuad.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan melalui koordinasi lanjutan antara FORTABES, DPRD, serta dinas teknis terkait, guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat peran BUMDes sebagai pilar ekonomi desa di Kabupaten Tasikmalaya. (Win/Mar)
Baca Juga Jelang Operasional Serentak, SPPG Ciamis – Panyingkiran Tegaskan Kesiapan Relawan dan Dapur
