Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Bandung, analisaglobal.com – Ratusan kontraktor di Jawa Barat terpaksa gigit jari setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mampu membayarkan pekerjaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Hingga tutup buku APBD per 31 Desember 2025, nilai pekerjaan kontraktor yang belum terbayarkan mencapai Rp 621 miliar.
Kondisi gagal bayar tersebut diakui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Ia menjelaskan, tertundanya pembayaran terjadi akibat realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.
Menurut Herman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 menerapkan kebijakan APBD yang bersifat progresif, dengan target pendapatan dan belanja yang dipatok cukup tinggi. Namun, meski belanja publik terealisasi secara maksimal, capaian pendapatan hanya berada di angka 94,37 persen dari target.
Baca Juga Kepala UPT Puskesmas Puspahiang Imbau Ibu Hamil Melahirkan di Praktik Bidan Desa
“Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita progresif. Pendapatannya kita pasang kencang, belanjanya juga kencang. Alhamdulillah belanjanya luar biasa. Tapi dari sisi pendapatan, bukan berarti kinerja tidak baik, hanya targetnya yang di atas rata-rata. Akhirnya realisasi pendapatan hanya 94,37 persen, sehingga terjadi kekurangan untuk belanja sekitar Rp 621 miliar,” ujar Herman saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat di kutip dari pikiran-rakyat.com, Senin (05/01/2026).
Akibat kekurangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku jasa konstruksi, mengingat sebagian kontraktor mengandalkan pembayaran proyek pemerintah sebagai sumber utama perputaran modal usaha.
Hingga kini, belum ada kepastian jadwal pembayaran tunda bayar tersebut. Para kontraktor berharap pemerintah daerah segera menyiapkan skema penyelesaian, agar dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk potensi terhambatnya proyek dan terganggunya sektor konstruksi, dapat diminimalkan. (Red)
Baca Juga Jelang Operasional Serentak, SPPG Ciamis – Panyingkiran Tegaskan Kesiapan Relawan dan Dapur
