Selamat Datang Bupati Baru Dengan Segala Janjinya, Terima kasih Bupati Lama Atas Segala Masalahnya, 8 PR Berat Menuju Tasikmalaya Maju

Penulis : Ahmad Ripa
Jabatan : Presiden KMRT

Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com –
Dengan bergantinya kepemimpinan di Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat menggantungkan harapan besar pada Bupati dan Wakil Bupati baru untuk membawa perubahan nyata dan memperbaiki kondisi daerah yang selama ini diliputi berbagai persoalan kronis.

Berdasarkan data dan catatan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), ada delapan pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera ditangani oleh pemimpin baru, jika ingin mewujudkan visi Tasikmalaya Maju secara menyeluruh dan berintegritas:

1. Survei Integritas KPK Menurun, Korupsi Mengancam

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya berada dalam zona rentan korupsi. Pada 2024, nilai SPI turun menjadi 69,33 dari 72,75 di tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan melemahnya kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi dan maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. IPM Rendah dan Ketimpangan Anggaran

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya hanya mencapai 69,3, jauh di bawah rata-rata Jawa Barat (74,92), menjadikannya urutan ke-25 dari 27 kota/kabupaten. Ironisnya, belanja pegawai menyedot 43,18% dari total APBD, menyisakan ruang sempit untuk sektor publik. Pendidikan, infrastruktur dasar, dan layanan kesehatan perlu menjadi prioritas utama.

3. Tambang Merusak Lingkungan

Aktivitas tambang ilegal tanpa kontrol merusak ekosistem alam dan infrastruktur. Truk tronton pengangkut pasir melebihi kapasitas menyebabkan kerusakan jalan di wilayah seperti jalur Jembatan Cisinga. Warga dan aktivis menuntut evaluasi terhadap AMDAL dan pengawasan yang lebih tegas.

Baca Juga Peringati HUT Bhayangkara ke-79, Polsek Cisayong Gelar Bakti Religi di Masjid Al-Isti’la

4. Nepotisme dan Rangkap Jabatan

KMRT menyoroti indikasi kuat praktik nepotisme di pemerintahan daerah. Sejumlah pejabat diduga memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan daerah dan bahkan merangkap jabatan, seperti dugaan terhadap seorang inspektur yang juga menjabat di BUMD. Kondisi ini menurunkan profesionalisme dan kepercayaan publik.