Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Penulis : Ahmad Ripa
Jabatan : Presiden KMRT
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com –
Dengan bergantinya kepemimpinan di Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat menggantungkan harapan besar pada Bupati dan Wakil Bupati baru untuk membawa perubahan nyata dan memperbaiki kondisi daerah yang selama ini diliputi berbagai persoalan kronis.
Berdasarkan data dan catatan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), ada delapan pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera ditangani oleh pemimpin baru, jika ingin mewujudkan visi Tasikmalaya Maju secara menyeluruh dan berintegritas:
1. Survei Integritas KPK Menurun, Korupsi Mengancam
Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya berada dalam zona rentan korupsi. Pada 2024, nilai SPI turun menjadi 69,33 dari 72,75 di tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan melemahnya kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi dan maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. IPM Rendah dan Ketimpangan Anggaran
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya hanya mencapai 69,3, jauh di bawah rata-rata Jawa Barat (74,92), menjadikannya urutan ke-25 dari 27 kota/kabupaten. Ironisnya, belanja pegawai menyedot 43,18% dari total APBD, menyisakan ruang sempit untuk sektor publik. Pendidikan, infrastruktur dasar, dan layanan kesehatan perlu menjadi prioritas utama.
3. Tambang Merusak Lingkungan
Aktivitas tambang ilegal tanpa kontrol merusak ekosistem alam dan infrastruktur. Truk tronton pengangkut pasir melebihi kapasitas menyebabkan kerusakan jalan di wilayah seperti jalur Jembatan Cisinga. Warga dan aktivis menuntut evaluasi terhadap AMDAL dan pengawasan yang lebih tegas.
Baca Juga Peringati HUT Bhayangkara ke-79, Polsek Cisayong Gelar Bakti Religi di Masjid Al-Isti’la
4. Nepotisme dan Rangkap Jabatan
KMRT menyoroti indikasi kuat praktik nepotisme di pemerintahan daerah. Sejumlah pejabat diduga memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan daerah dan bahkan merangkap jabatan, seperti dugaan terhadap seorang inspektur yang juga menjabat di BUMD. Kondisi ini menurunkan profesionalisme dan kepercayaan publik.
5. Skandal Dana Hibah Berulang
Kasus korupsi dana hibah terus membayangi. Dari 2017 hingga 2023, dana hibah selalu masuk dalam sorotan BPK. Tahun 2018 dan 2020 mencatat kerugian negara masing-masing Rp 5,28 miliar dan Rp 7,5 miliar. Banyak penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dan celah ini terus dimanfaatkan oleh oknum.
6. Defisit APBD Rp 86 Miliar
APBD 2025 mengalami defisit sebesar Rp 86 miliar. Pemerintah terpaksa memangkas anggaran hingga Rp 80 miliar di berbagai sektor. Belum lagi pembiayaan ulang akibat pemungutan suara ulang dalam pilkada menambah beban fiskal. Perlu tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan.
7. Keterbukaan Informasi Publik Darurat
Meski UU No. 14 Tahun 2008 menjamin hak atas informasi publik, praktiknya masih jauh dari harapan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dinilai enggan memberikan data penting seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), meski sudah diminta secara resmi oleh KMRT pada 2022–2023.
8. Infrastruktur Jalan Masuk Catatan BPK
Pembangunan jalan kerap bermasalah. Realisasi belanja modal untuk infrastruktur sangat rendah—pada semester pertama 2021 hanya Rp 9,5 juta dari miliaran anggaran yang tersedia. Setiap tahun, proyek jalan selalu masuk dalam catatan temuan BPK, menunjukkan lemahnya pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Harapan Baru, Beban Lama
Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah yang indah, namun keindahan itu akan hancur jika praktik korupsi dan nepotisme terus merajalela. Selamat datang Bupati dan Wakil Bupati baru dengan segala janjinya, dan terima kasih kepada pemimpin sebelumnya atas segala permasalahannya.
Kepemimpinan baru di Kabupaten Tasikmalaya kini diuji: akankah mereka mampu menjawab delapan PR besar ini, atau justru mengulang siklus permasalahan yang sama? Masyarakat menanti dengan harapan dan kewaspadaan.
Baca Juga Sekretaris DPC APRI : Tuduhan Terhadap Ketua Kami Bentuk Kriminalisasi, Kami Dorong Legalitas
