Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
5. Skandal Dana Hibah Berulang
Kasus korupsi dana hibah terus membayangi. Dari 2017 hingga 2023, dana hibah selalu masuk dalam sorotan BPK. Tahun 2018 dan 2020 mencatat kerugian negara masing-masing Rp 5,28 miliar dan Rp 7,5 miliar. Banyak penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dan celah ini terus dimanfaatkan oleh oknum.
6. Defisit APBD Rp 86 Miliar
APBD 2025 mengalami defisit sebesar Rp 86 miliar. Pemerintah terpaksa memangkas anggaran hingga Rp 80 miliar di berbagai sektor. Belum lagi pembiayaan ulang akibat pemungutan suara ulang dalam pilkada menambah beban fiskal. Perlu tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan.
7. Keterbukaan Informasi Publik Darurat
Meski UU No. 14 Tahun 2008 menjamin hak atas informasi publik, praktiknya masih jauh dari harapan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dinilai enggan memberikan data penting seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), meski sudah diminta secara resmi oleh KMRT pada 2022–2023.
8. Infrastruktur Jalan Masuk Catatan BPK
Pembangunan jalan kerap bermasalah. Realisasi belanja modal untuk infrastruktur sangat rendah—pada semester pertama 2021 hanya Rp 9,5 juta dari miliaran anggaran yang tersedia. Setiap tahun, proyek jalan selalu masuk dalam catatan temuan BPK, menunjukkan lemahnya pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Harapan Baru, Beban Lama
Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah yang indah, namun keindahan itu akan hancur jika praktik korupsi dan nepotisme terus merajalela. Selamat datang Bupati dan Wakil Bupati baru dengan segala janjinya, dan terima kasih kepada pemimpin sebelumnya atas segala permasalahannya.
Kepemimpinan baru di Kabupaten Tasikmalaya kini diuji: akankah mereka mampu menjawab delapan PR besar ini, atau justru mengulang siklus permasalahan yang sama? Masyarakat menanti dengan harapan dan kewaspadaan.
Baca Juga Sekretaris DPC APRI : Tuduhan Terhadap Ketua Kami Bentuk Kriminalisasi, Kami Dorong Legalitas
