Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Dugaan Financial Fraud Di Pemkab Pangandaran
Pangandaran, Analisaglobal.com – Menyikapi terkait pemberitaan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2023 dan tahun sebelumnya 2022, akhirnya mendapat perhatian dari anggota legislatif dari Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran yaitu Cecep Nurhidayat.
Dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp (WA), Sabtu 30 Maret 2023 oleh analisaglobal.com, dirinya menuturkan bahwa terkait perihal pemberitaan tersebut justru sangat bagus dan mendorong Pemda untuk lebih terbuka.
Menyoal tentang LKPJ TA 2023 yang baru selesai dibahas di Pansus beberapa waktu lalu, dirinya bukan anggota pansus namun demikian setiap fraksi pasti terwakili, tuturnya.
Angleg DPRD Angkat Bicara
“Bukan pembahasan LKPJ yang dibatasi oleh materi yang selalu dadakan, tetapi pembahasan lain pun sangat terbatas dan waktunya selalu mepet untuk dipelajari oleh temen – temen DPRD, terlebih pansus juga terbatas, waktu singkat”, jelasnya.
Sementara untuk waktu menelaah poin by poin tidak cukup, terlebih untuk berpikir apalagi untuk menyampaikan pendapatnya di forum paripurna, apakah ini faktor kesengajaan supaya tidak cukup untuk berpikir dalam pengawasan ataukah para anggota di nina bobokan oleh sistem yang mereka bangun, terang Cecep.
Dan selalu setiap tahunnya untuk materi LKPJ itu selalu dadakan tidak cukup waktu untuk kami telaah, sedangkan LKPJ tersebut tebalnya kurang lebih hampir 1 rim kertas atau 500 halaman.
Baca Juga Tiki-Taka Aroma Busuk Diduga Terjadinya Financial Fraud Pada Pemkab Pangandaran
“Kadang ketika mau pembahasan para kepala dinas pun tidak hadir atau diwakili oleh staf lainnya, itu terjadi disetiap tahunnya, dan sangat disayangkan bukan saya saja, saya yakin para anggota DPRD lainnya pun punya pikiran sebagian yang sama,” imbuhnya.
Lebih lanjut Cecep mengungkapkan, yang lebih anehnya lagi anggaran di tahun 2023 khususnya di Komisi III pengawasan di lapangan tidak jelas, kita di Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran meminta ke para pimpinan komisi untuk berkomunikasi melalui pesan singkat WA atau telepon dengan mitra kerja kami, namun respon dari para Kepala Dinas slow respon, hal ini menjadi tanda tanya bagi kami apakah mereka tidak mau diawasi ataukah kesibukan lain, seolah mereka tertutup, ungkap Cecep.
Padahal dengan adanya tahun politik 2023 kemaren kami dari Komisi III ketika ada instruksi pimpinan untuk inspeksi ke lapangan kami selalu siap, sangat disayangkan dengan sistem yang selama ini seperti itu di DPRD Kabupaten Pangandaran.
“Saya harap ke depan DPRD Kabupaten Pangandaran dalam setiap pembahasan dari LKPJ dan yang lainnya, eloknya dari eksekutif (Pemda) memberikan bahan tidak terlalu mepet, mepet dan mepet terus agar kami bisa mempelajari dan fungsi pengawasan bisa maksimal terlebih materi – materi anggaran yang bersumber dari masyarakat,” harapnya.
Terkait Financial fraud disalah satu kegiatan, Cecep justru saya belum bisa menemukan apa yang dimaksud dalam pemberitaan akang, karena data LKPJ pun dapat dari fraksi ataupun pansus, namun demikian saya akan mempelajari data mana yang dimaksud, tuturnya.
Sementara dihubungi melalui pesan singkat WA kepada Darsum Anggota Legislatif dari Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran, menuturkan kepada analisaglobal.com secara singkat padat bahwa jika memang faktanya seperti itu silahkan dilanjutkan dan dimana pos yang dimaksud dari temen – temen jurnalis dan lembaga LAKRI, ucapnya. (Driez)
