Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com — Permasalahan banjir tahunan yang terus menghantui kawasan lumbung padi Jawa Barat bagian selatan, khususnya Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Purwadadi, kembali mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar Rabu (4/2/2026) siang.
Banjir yang hampir selalu terjadi setiap musim hujan itu dipicu meluapnya Sungai Cilisung, sungai lintas wilayah yang mengalir melalui Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Pangandaran. Akibatnya, ribuan hektare lahan persawahan terendam dan petani mengalami gagal panen hampir setiap tahun.
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi NasDem, Endang Cahyadi, menilai pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari normalisasi sungai hingga mendorong keterlibatan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, langkah tersebut dinilai masih berjalan lambat dan belum menyentuh akar persoalan.
“Penanganan banjir ini tidak bisa parsial. Sungai Cilisung membentang dari Kota Banjar, Ciamis sampai Pangandaran. Tanpa komando langsung dari Gubernur Jawa Barat, penanganannya akan terus tersendat,” ujar Endang.
Menurutnya, keterlibatan langsung Gubernur Jawa Barat menjadi kunci utama untuk mengoordinasikan penanganan lintas daerah. Selain normalisasi sungai, ia juga menilai penting adanya alokasi anggaran kompensasi bagi petani yang rutin mengalami gagal tanam akibat banjir.
Baca Juga Hoaks Mengatasnamakan Kepala Diskominfo Ciamis, Masyarakat Diimbau Waspada
“Perlu peran gubernur untuk mengoordinasikan tiga wilayah sekaligus menganggarkan kompensasi bagi petani di Purwadadi, Lakbok, serta wilayah Pangandaran seperti Mangunjaya dan Padaherang yang kerap mengalami puso,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ahmad Musadad, Kepala Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok. Ia menyebutkan, berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Lakbok, persoalan banjir Sungai Cilisung menjadi usulan prioritas utama yang harus segera ditangani.
“Secara realistis, Pemkab Ciamis kemungkinan besar tidak mampu menangani sendiri. Diperlukan keterlibatan BBWS, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Bahkan BBWS menyarankan agar pemkab segera mengajukan proposal resmi ke provinsi dan pusat,” ungkapnya.
Musadad berharap Gubernur Jawa Barat dapat segera turun langsung ke lapangan dan mengambil langkah konkret.
“Kami berharap gubernur tidak hanya datang melihat, tapi benar-benar melakukan aksi nyata. Persoalan ini sudah berlarut-larut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Kecamatan Purwadadi, Pipin Holis, mengungkapkan bahwa banjir Sungai Cilisung telah terjadi selama puluhan tahun dan berdampak pada sekitar 3.000 hektare lahan sawah yang hampir setiap musim hujan mengalami puso.
“Daya tampung sungai sudah tidak mampu menahan debit air. Secara kewenangan memang BBWS, tapi di lapangan belum terlihat aksi nyata,” kata Pipin.
Ia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi untuk menepati janjinya dan segera memimpin penanganan banjir secara menyeluruh.
“Kami yakin hanya KDM yang bisa menjadi dirijen penanganan banjir Sungai Cilisung ini. Warga sudah terlalu lama menunggu, dan jangan sampai penanganan hanya fokus di wilayah perkotaan saja,” pungkasnya. (Dods)
Baca Juga Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Cimaragas Dimulai Kembali, Capaian Awal 2026 Capai 800 Peserta
