Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen FORWAPI Ade Global yang menegaskan, media sosial hanyalah etalase, bukan ruang kontrol. Viralitas di media sosial bukan ukuran transparansi, apalagi tanggung jawab publik.
“Kami wartawan bukan buzzer, bukan admin konten, bukan humas kekuasaan. Tugas kami bukan menambah like di medsos, tapi memastikan kebijakan yang adil untuk semua rakyat, sesuai dengan tupoksi kami selaku kontrol sosial yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pers adalah mitra sekaligus kontrol bagi pemerintah, bukan pesaing akun media sosial pejabat publik. Kritik dari media adalah bagian dari demokrasi, bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan rakyat mendapat keadilan informasi.
Dengan demikian, FORWAPI pun mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi resmi atas pernyataannya. “Kami minta klarifikasi, bukan hanya untuk pers, tetapi untuk publik Jawa Barat. Hormati kami, hormati publik. Demokrasi itu kritik, bukan konten. Transparansi itu klarifikasi, bukan gimmick,” tutupnya. (Mar/Win)
Baca Juga Meriahkan Tahun Baru Islam 1447 H, Pemdes Imbanagara Gelar Berbagai Kegiatan Sosial
