Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com,- Koalisi Masyarakat Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) gelar aksi di halaman Tugu Lam Alif Kantor Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta di alun-alun Singaparna menolak segala upaya Pelemahan KPK yang hari ini sedang terjadi di Internal KPK.

Memang upaya untuk melemahkan KPK ini bukan hal yang pertama kalinya terjadi, banyak kita ketahui bersama bahwa 2019 KPK diperlemah lewat aturan-aturan ataupun dengan merevisi UU KPK yang efeknya hari ini benar-benar terjadi,” Kata Arif Rahman Hakim selaku presiden KMRT pada awak media saat ditemui di sekretariatnya. Kamis (10/06/2021)

Adapun aturan yang mengalihkan korp pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ( ASN ) ini menjadikan KPK tidak lagi menjadi lembaga independen artinya akan banyak yang mengintervensi Lembaga yang menjadi harapan banyak masyarakat tersebut dalam memberantas membersihkan korupsi di negara ini.

Arif Rahman Hakim juga menerangkan, Upaya-upaya pelemahan KPK tidak berhenti sampai sana, Hari ini 75 pegawai KPK di nonaktifkan oleh pimpinan KPK dengan dasar hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menurut kami itu tidak sesuai dan janggal, dan yang paling kami pertanyakan adalah orang-orang yang di Nonaktifkan itu adalah orang-orang yang kita ketahui bersama kinerjanya baik dan berintegritas dan telah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi-petinggi negara dan menjadi atensi nasional,” terangnya.

“Pada Intinya kami sebagai masyarakat yang ada di daerah juga perlu mendorong apa yang menjadi kebijakan-kebijakan di Nasional, karena mau tidak mau efeknya akan berpengaruh juga terhadap yang ada di daerah”.

Arif Rahman Hakim Menegaskan bahwa Koalisi Masyarakat Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) juga mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di kabupaten Tasikmalaya untuk terus menyuarakan dan mendukung Gerakan Anti korupsi dan mendukung juga 75 pegawai yang di nonaktifkan KPK agar terus berjuang memperjuangkan Hak nya sehingga mereka merasa tidak sendiri dan ada kita masyarakat yang masih percaya dan membutuhkan orang-orang seperti mereka dalam memberantas Koruptor. tegasnya.

Dan kita juga menuntut dan meminta kepada Presiden Jokowi agar bersikap tegas dan cepat terkait permasalahan yang terjadi di KPK hari ini, dan meminta untuk membatalkan hasil TWK yang di lakukan oleh Ketua KPK. Karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 ( PP 41/2020 ) Sebab, Pasal 4 PP 41/2020 sama sekali tidak menyebutkan tahapan “seleksi“ saat dilakukan peralihan kepegawaian, harusnya semangat Peralihan ini malah seleksi peralihan,” tandasnya.***Day

Leave a Reply