Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kab. Tasikmalaya, analisaglobal.com — Menjelang perhelatan pilkada tahun 2020 di kabupaten tasikmalaya hampir semua jargon para pasangan calon “memberantas korupsi atau pemerintahan yang bebas korupsi ” akan tetapi dari awal para calon sudah merogok Cost/Biaya yang sangat banyak, apalagi calon tersebut bukan diusung dari partai tentunya itu membutuhkan Cost/Biaya yang tidak sedikit untuk SK dan hal tersebut sudah menjadi lumrah.
Lia Sri Mulyani, SH selaku LBH DPC PJI-D Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan kalau Dari awal tahapan pencalonan para pasangan calon sudah harus mengeluarkan mahar yang banyak, artinya bagaimana kepala daerah yang mencalonkan tidak melakukan karupsi kalau dari awal mereka sudah mengeluarkan Cost/Biaya yang tidak sedikit, dengan demikian para pemerhati pemerintah serta para aktifis banyak yang menduga kalau untuk periode pertama itu merupakan awal penjajakan dan di periode kedua merupakan waktu untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan calon tersebut. Ucapnya Minggu (06/09/20)
“Perhelatan pilkada kepala daerah menjadi beban untuk pemerintah ataupun negara karena anggaran pilkada tersebut sangat fantastis seperti perhelatan pilkada di kabupaten tasikmalaya yang mencapai milyaran”. Ujarnya
Lanjutnya menambahkan, Dengan biaya yang tidak sedikit tersebut apakah akan meminimalisir peluang korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah atau apakah dengan biaya yang tidak sedikit tersebut akan berbanding lurus dengan kepala daerah yang dihasilkan nanti ???. Imbuhnya
Lia Sri Mulyani, SH juga menuturkan bahwasannya apakah tidak efektif kalau pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi kepada DPR, karena dirinya bukan bermaksud untuk menghianati dan menodai semangat revormasi akan tetapi lebih kepada mengkalkulasi mudharatnya, karena dengan banyaknya kos yang dikeluarkan para pasangan calon juga membuat masyarakat menjadi fragmatis karena tidak sedikit masyarakat yang meminta imbalan untuk memilih salah satu calon. Tuturnya
“Dengan ketegasan pemerintahan presiden Jokowi sekarang dalam memberantas korupsi apakah akan meminimalisir akan adanya korupsi karena dari mulai perhelatan pilkada sendiri para paslon harus mengeluarkan KOS yang sangat banyak serta korupsi dinegara kita sudah mendarah daging”.Pungkasnya***(red)
