Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com — Program penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis yang diberikan secara langsung tiga (3) Bulan ke depan yaitu bulan Juli, Agustus, dan September 2021 mendapat sorotan dari tokoh kecamatan Banjarsari kabupaten Ciamis yaitu Kang Asep Davi.

Menurut Kang Asep Davi bahwa dengan diberikannya secara langsung 3 Bulan ke depan meskipun dianggap percepatan akan tetapi sudah melanggar PEDUM (Pedoman Umum) Bansos BPNT secara berjamaah, kelihatan seperti hal yang sepele padahal PEDUM BPNT adalah bantuan sosial yang di salurkan secara non tunai dari pemerintah yang di berikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik, selanjutnya untuk membeli bahan pangan yang telah di tentukan di e-Waroeng. Ucapnya Minggu (01/08/2021).

“Dalam pedum juga menyebutkan bahwa penyaluran BPNT dilakukan tidak dipaketkan oleh e-Waroeng, artinya kapanpun dalam bulan tersebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dapat menukarkan uang elektronik di e-Waroeng dengan sembako yang kriterianya telah di tetapkan.” Jelasnya

Kang Asep Davi – Tokoh Banjarsari Kabupaten Ciamis. Foto Dokumen Istimewa. Minggu (01/08/2021).

Lanjut Kang Asep Davi menuturkan, tentu dengan diaturnya jadwal dalam PEDUM mempunyai maksud dan tujuan, salah satunya agar bantuan tidak menumpuk dalam satu waktu serta menjamin adanya ketersediaan sembako bagi KPM setiap bulannya, juga agar sembako yang disalurkan tetap dalam keadaan fresh, dan bisa variatif sesuai dengan keinginan KPM. tuturnya

“Sementara selama ini penyaluran BPNT selalu di paketkan oleh e-Waroeng, yang lebih parah lagi penyaluran BPNT sekarang untuk tiga bulan di distribusikan hanya dalam satu bulan yaitu pada bulan Juli tanggal 18 dan 28, artinya sembako yang di terima dalam bulan Juli untuk keperluan dua (2) bulan ke depan, yang jadi pertanyaan bagaimana dengan kualitas sembako dalam dua bulan ke depan terutama telur.” paparnya

Kang Asep Davi juga menerangkan, sumber dari masalah dalam penyaluran BPNT adalah penyaluran yang selalu di paketkan oleh e-Waroeng, sehingga KPM tidak mempunyai pilihan, dengan dilakukannya pendistribusian sembako yang di paketkan maka timbullah Supplayer yang memasok sembako tersebut kepada e-Waroeng, sehingga e-Waroeng tidak berfungsi sebagai mana yang di harapkan dengan adanya program BPNT yaitu menggerakkan roda ekonomi di tingkat pedesaan, yang terjadi sekarang e-Waroeng hanya sebagai petugas administrasi kepanjangan tangan dari pihak perbankan dan juru bayar kepada pihak Supplayer. terangnya

“Saya berharap jalan keluar dari permasalahan ini otoritasnya ada di pihak perbankan yang mempunyai kewenangan untuk mencabut legalitas e-Waroeng yang telah melanggar PEDUM, karena apabila e-Waroeng masih mempaketkan pendistribusian sembako, takutnya selama itu pula supplayer diduga tumbuh subur dan terjadi monopoli ekonomi dengan adanya dugaan yang melibatkan banyak pihak termasuk beberapa oknum lembaga dan institusi ikut bermain sehingga diduga terjadi Bancakan dalam Program BPNT tersebut.” Pungkasnya***UWA

Leave a Reply