Recruitment Anggota Panwascam

Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Dimulai Sejak 21 September s/d 27 September 2022, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), secara serentak mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Seleksi Administrasi Calon Komisioner Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) di berbagai daerah, Kota dan Kabupaten, diantaranya Kabupaten Tasikmalaya.

Proses ini di Hitung Tidak Sebentar, sebulan lebih dilaksanakan tentu setiap Calon Anggota Komisioner Panwascam mengikuti tahapan demi tahapan, dimulai dari Pendaftaran, Seleksi Administrasi Calon, Sampai dengan Test tertulis CAT (Computer Assisted Test), hingga terakhir Test Seleksi Wawancara yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2022 kemarin.

Namun Sejumlah Masyarakat yang mengatasnamakan Forum Pemuda Peduli Pemilu (FPPP) menyayangkan Proses tersebut, sebab ini hanya di jadikan formalitas belaka.

Menurut Ajat Munajat selaku Ketua Forum Pemuda Peduli Pemilu (FPPP) kabupaten Tasikmalaya mengatakan, dari Awal Proses Pendaftaran juga sebetulnya harus ada yang berguguran, Karena dari jumlah 403 Orang Pendaftar, hanya beberapa Persen pendaftar yang membuat Pernyataan, bahkan membuat Surat Izin Atasan. Ucapnya, Rabu (26/10/2022).

“Dan ini yang kebanyakan pendaftar tidak di laksanakan yaitu membuat surat Izin Atasan, apalagi seseorang yang mendaftarkan diri memiliki Gaji yang bersumber dari APBN yang jelas tidak boleh didalam aturan, seperti Pendamping Program kemitraan Desa atau Program Kementerian lain bahkan ada juga pendaftar yang bersumber dari APBD.” Jelas Ajat Munajat.

Lanjut Ajat menuturkan, Diawal Seleksi Administrasi Juga Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di Nilai Sudah main-main. Pasca dari seleksi administrasi Setiap Pendaftar juga mengikuti Tahapan Test CAT, dan ini yang dinilai Jujur Bagi Seluruh Para Peserta Karena ini penilaiannya berdasarkan Kompetensi Pribadi si Para Calon Pendaftar. Pasca dari Rangkaian tersebut tentu dari sejumlah pendaftar sudah mulai berkurang dari seleksi administrasi, dan dari hasil test tertulis CAT hingga masing-masing Calon Anggota Komisioner Panwascam Menjadi 6 Besar di masing-masing kecamatan. Tuturnya.

Baca Juga https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_Indonesia

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di Nilai Bobrok

“Memasuki Babak Baru ini yang dinilai curang dan bobrok, Karena di sini Test yang sesungguhnya yaitu si pendaftar harus mengikuti Test Wawancara baik tentang Kepemiluan Dasar, Tugas dan fungsi Pengawasan dan apa yang dimaksud dan fungsi sebagai Komisioner Panwascam.” Tandasnya.

Dilain pihak menurut Dede Ari selaku pengurus DPK KNPI Parungponteng menambahkan, namun demikian ini juga sangat mengkhawatirkan, semua ini hanya bersifat Formalitas belaka. Karena sesungguhnya masing-masing Komisioner tidak Objektif, diduga sudah mengantongi nama-nama hasil titipan, bahkan semuanya diduga sudah bagi-bagi Kavling antara Anggota Komisioner Bawaslu yang 5 Orang tersebut. Imbuhnya.

“Kami disini menilai diduga ada juga yang dari titipan orang partai politik, bahkan tim sukses Pemilukada sebelumnya juga. Dan tindakan-tindakan seperti itu jelas-jelas dilarang oleh aturan.” Tegas Dede Ari.

Dede Ari juga menerangkan, jiga dugaan tersebut terjadi tentunya ini akan merusak Demokrasi kita, padahal banyak orang yang mendambakan Pemilu yang adil, Bersih dan Jujur. Pantas saja demokrasi negara kita di mata Dunia Menurun, penyebabnya Penyelenggara Pemilu dan Pengawasnya sudah tidak jujur. Terangnya.

“Dan perilaku ini sangatlah disayangkan, sebagai Pemeran berjalannya Demokrasi langsung Lembaga yang dilahirkan atas dasar Undang-undang, cita-cita Reformasi malah di salah gunakan.” Ujarnya.

“Adapun bagi kami harapannya ke depan, Komisi II DPR RI harus mengevaluasi berkaitan dengan Kepemiluan, baik Penyelenggara Pemilu Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelum Pemilu 2024 yang akan datang menjadi rusak dengan kondisi-kondisi yang terjadi di daerah.” Harapnya. (TIM)

Baca Juga Kunjungi Bawaslu, Forum Gunung Pangajar Pastikan Akan Kawal Proses Seleksi Calon Panwas Kecamatan