Terkait Adanya Dugaan TIPIKOR ±23 Miliar

Pangandaran, analisaglobal.com — Adanya dugaan penyimpangan proyek pembangunan rumah dinas gedung perkantoran sekretariatan daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran, yang nilainya kurang lebih 23 Miliar, yang dilaporkan oleh organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat, menjadi perhatian warga masyarakat bahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Jalaludin.

Dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp (WA) Selasa (31/05/2022), Jalaludin menuturkan, sebagai Wakil Ketua DPRD Pangandaran, dirinya mengapresiasi laporan PPWI atas dugaan adanya tidak pidana korupsi dalam proyek pembangunan perkantoran Setda. Selama didasari dengan niat yang baik dan didukung dengan data dan fakta yang benar, dirinya mendukung demi Pangandaran yang lebih baik, karena tindakan tersebut adalah bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Pangandaran

Baca Juga https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_Indonesia

“Adanya indikasi perbuatan melanggar hukum itu sebenarnya bisa di lihat sejak awal, misalnya sejak proses lelang atau proses lainnya”, tuturnya.

Kami DPRD Pangandaran telah melakukan pengawasan, tetapi pengawasan yang kami lakukan sebatas pengawasan administrasi, baik melalui rapat kerja dengan dinas terkait, dalam hal ini DPUTRKP. Ucapnya.