Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
“Apalagi ini menyangkut hak seorang anak yatim. Bantuan tersebut sangat berarti bagi kehidupannya. Negara hadir melalui program PIP, dan pihak sekolah seharusnya menjadi ujung tombaknya,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa bentuk hukuman atau sanksi perlu diterapkan untuk memberikan efek jera serta memastikan tidak ada lagi kelalaian serupa di masa depan.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, bukan tidak mungkin akan muncul kasus-kasus ‘Intan’ lainnya. Maka ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas Jalaludin.
Komisi IV DPRD Pangandaran dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan dan klarifikasi. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat dalam memastikan hak-hak pendidikan anak tidak diabaikan.
“Jika ada pembiaran, maka semua tindakan akan mengandung risiko. Ini harus dikoreksi agar ke depan tak terulang kembali,” pungkasnya. (driez)
Baca Juga Desa Padasuka Kecamatan Sukarame, Resmi Luncurkan Dana Desa T.A 2025
