Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya terkait anggaran Bantuan Keuangan (BANKEU) di kabupaten Tasikmalaya yang diduga tidak merata dan diduga hanya ada kepentingan elite politik semata. Ketua Umum Badan Anti Korupsi (BAKI) yaitu Uge Theo Saputra kembali berkomentar.

Uge Theo Saputra menyampaikan kepada analisaglobal.com melalui sambungan telepon seluler bahwa terkait BANKEU di Kabupaten Tasikmalaya untuk saat ini tidak merata dan diduga ada beberapa desa yang di anak emas kan sehingga anggaran BANKEU nya cair terlebih dahulu. Ucapnya Kamis (01/07/2021).

“10 Desa yang diduga di anak emas kan sehingga angaran BANKEU nya cair duluan antara lain Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu sebesar Rp 550 juta, Desa Karangmukti Kecamatan Salawu sebesar Rp 355 juta, Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Rp 440 juta, Desa Singasari Kecamatan Singaparna Rp 150 juta, Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Rp 225 juta, Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Rp 375 juta, Desa Cipicung Kecamatan Culamega Rp 100 juta, Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir Rp 475 juta, Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Rp 310 juta, Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Rp 130 juta. Jika ditotalkan seluruh anggaran bantuan keuangan tersebut senilai Rp 3.110.000.000 atau Rp 3,1 Miliar”. Ungkap Uge Theo Saputra.

Uge Theo Saputra juga menuturkan, di Kabupaten Tasikmalaya ini ada 351 Desa dan 10 Desa itu Cair terlebih dahulu, ada apa coba ? dan untuk Desa yang tidak mendapatkan Dana BANKEU/ Aspirasi alasannya apa ? itu kan harus jelas. Jangan sampai ada yang harus di istimewa kan, tetapi harus rata dong semuanya jangan hanya menjadi kepentingan politik semata, karena warga kabupaten Tasikmalaya ini memiliki hak yang sama. Tutur Uge dengan nada kesal.

Lanjut Uge, Dengan adanya kejadian tersebut pihak Dinas Sosial P3A diduga lebih memihak kepada sekelompok elit politik yang mementingkan diri pribadi tanpa memikirkan desa-desa. Ujarnya

“Kita disini berbicara berdasarkan UUD Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik dan UUD Nomor 71 tahun 2000 dan UUD Nomor 40 Tahun 1999. Jadi pihak Kepala Bidang Kelembagaan dan PMD Dinas Sosial P3A Kabupaten Tasikmalaya yaitu Dra. Doris S, M.Si kalau tidak bisa menjadi orang tua bagi Desa – Desa sebaiknya mundur “rujit lihat nya”. Tutup ketua umum DPP BAKI Uge Theo Saputra***UWA

Leave a Reply