Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Perayaan Milangkala ke-394 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 kembali berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya, hiburan rakyat, hingga tradisi adat. Namun, di balik semarak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya tersebut, muncul refleksi kritis yang mengajak seluruh elemen daerah untuk menjadikan momentum Milangkala sebagai ruang evaluasi terhadap arah pembangunan.
Ketua DPK KNPI Kecamatan Sukarame yang juga merupakan kader FK-GMNU, Aris Romdhoni, menilai peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya tidak semestinya berhenti pada kemeriahan seremonial semata. Menurutnya, masyarakat harus menjadi subjek utama yang benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan daerah.
“Milangkala ke-394 hendaknya menjadi ruang jeda untuk berbenah secara jujur dan objektif. Namun ironisnya, perayaan ini acap kali dikemas menjadi tontonan megah yang miskin substansi dan narasi evaluatif. Rakyat disuguhi panggung hiburan, sementara ruang-ruang diskursus kritis dan tuntutan perbaikan kualitas hidup semakin dikesampingkan,” ujar Aris.
Ia menilai kritik terhadap orientasi pembangunan tersebut memiliki dasar yang kuat jika melihat sejumlah indikator sosial dan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya yang masih membutuhkan perhatian serius.
Menurut Aris, angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada kisaran 10 hingga 11 persen dari total jumlah penduduk. Kondisi itu menunjukkan bahwa lebih dari 200 ribu warga masih bergantung pada berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan ekonomi kerakyatan yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan kemiskinan, kondisi infrastruktur jalan juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Kerusakan jalan di sejumlah wilayah, terutama kawasan selatan dan pedesaan, masih menjadi keluhan masyarakat karena berdampak terhadap distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, serta meningkatnya biaya logistik.
Di sektor pembangunan manusia, Aris menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya yang memang menunjukkan tren peningkatan, namun masih memerlukan percepatan, khususnya pada indikator rata-rata lama sekolah yang masih berada di kisaran setara jenjang SMP. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperkuat kualitas pendidikan serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan intelektual dari berbagai elemen masyarakat.
Aris juga menyesalkan mulai berkurangnya peran organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan dalam menghadirkan pemikiran yang kritis dan konstruktif bagi pembangunan daerah.
“Dinamika keilmuan dan gagasan solutif semakin terdegradasi. Logo-logo organisasi sering kali hanya menjadi pelengkap baliho ucapan selamat, tanpa dibarengi kajian maupun kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Ketika institusi intelektual dan kepemudaan memilih diam atau sekadar menjadi penonton kekuasaan, maka pembangunan akan kehilangan kompas kritisnya,” tegasnya.
Baca Juga Kapolres Ciamis Polda Jabar Pimpin Langsung Patroli Anti Begal
Sebagai daerah yang dikenal sebagai Kota Santri dengan ribuan pondok pesantren, Aris juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Ia menilai marwah ulama dan kiai harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, bukan hanya hadir sebagai pelengkap dalam seremoni pemerintahan.
“Pembangunan fisik tidak boleh mengesampingkan fondasi moral dan spiritual. Pandangan, tausiyah, serta nasihat para ulama harus menjadi kompas moral dalam penyusunan kebijakan daerah maupun penganggaran APBD,” katanya.
Menutup refleksinya, Aris Romdhoni menyampaikan pesan kepada jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Tasikmalaya agar tetap menjaga orientasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan kepemimpinan daerah tidak diukur dari kemeriahan pesta peringatan Milangkala ataupun besarnya panggung hiburan yang diselenggarakan, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan anggaran daerah mampu mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur yang rusak, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Momentum Milangkala ke-394, lanjut Aris, diharapkan menjadi titik refleksi bersama agar perjalanan Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya dikenang melalui seremoni tahunan, tetapi juga melalui keberhasilan pembangunan yang berkeadilan, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta mampu mewujudkan cita-cita daerah yang lebih maju dan bermartabat. (Red)
Baca Juga Bapenda Ciamis Kejar Target Pajak Reklame Rp2,2 Miliar
