Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com — Puskesmas Tinewati menerima Rapid Test yang dilakukan KPPS wilayah Singaparna menjelang pemilihan umum, KPU Kabupaten Tasikmalaya tengah memastikan Angggota KPPS yang akan mengatur jalannya Pilkada serentak di staf TPS Se-Kabupaten Tasikmalaya. Rabu (14/10/2020).

Angggota KPPS diharuskan terlebih dahulu untuk pemeriksaan Rapid test guna melancarkan jalannya Pemilihan serentak yang dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan Covid-19. Hal tersebut untuk kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan,

Kepala Puskesmas Tinewati Hj. Dais Nurunin, S. ST, SKM, M. Si, mengemukakan pemeriksaan KPPS untuk keterangan sehat itu sesuai dengan lokasi wilayahnya masing – masing puskesmas, kebetulan untuk kecamatan singaparna itu ada dua puskesmas, Puskesmas Singaparna dan Puskesmas Tinewati, sementara puskesmas tersebut itu mempunyai daerah binaannya masing – masing, kebetulan yang desa Singasari pemeriksaan KPPS nya ke puskesmas tinewati, yang dilaksanakan dari depan skrining dulu dengan petugas memakai APD lengkap. Ungkapnya

Lanjut Hj. Dais juga menuturkan, kemudian pendaptaran masih didepan mengisi absen di ukur berat badannya, tinggi badannya, di tensi darah kemudian diperiksa oleh dokter kesehatan sambil membawa hasil ronsen bagaimana kesehatannya, setelah itu dinyatakan sehat baru dikasih surat keterangan sehat tersebut, dari mulai pemilahan pasien didepan itu kalau memang si pasien itu dari kota atau tidak secara otomatis dari depan juga sudah dipilah dari depan, jadi yang sudah kedalam sudah dari hasil pemilahan dan belum tentu peserta KPPS itu persyaratannya dan kesini itu sehat kalau memang pemeriksaan dokter tidak sehat ya tidak sehat. Tuturnya

“Kalau sudah dinyatakan sehat dan membawa surat keterangan sehat nanti selanjutnya ada Rapid Test nanti setelah lulus dari semua persyaratan dan Rapid Test selanjutnya oleh pihak KPU soalnya ravid test belum tentu di tempat sini (tinewati). ” Ujarnya

Hj. Dais juga menegaskan, Kemarin kita konsultasi ke KPU dan dinas. Kesehatan, kita harus memfasilitasi, kenapa untuk wilayah singaparna ada bayar untuk retribusi Rp 8000, yang di gratiskannya itu adalah Peraturan Bupati (Perbup) dan yang membuat keterangan sehat itu bayar sebesar Rp 25.000 hanya itu juga kita menggratiskan yang 25.000 nya itu untuk Retribusi hanya bayar Rp 8000, soalnya itu juga masuk ke KASDA. Tegasnya

“Himbauan Kepala Puskesmas makanya sekarang takut adanya kelelahan di lapangan nantinya usia peserta KPPS dibatasi minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun soalnya yang lebih usianya dari 52 tahun (lansia) lebih rentan atau gampang lelah.”Pungkasnya***Nuryadin

Leave a Reply