Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Selamat pagi /siang/sore/malam pembaca setia analisaglobal.com, semoga semua pembaca dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan bersemangat dalam beraktifitas serta sehat selalu.
Jangan lupa ya tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena Pandemi Covid-19 belum berakhir. Berikut kami sajikan berita terpopuler di analisaglobal.com
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Pasca Konprensi Pers yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Barat dengan urutan paling patuh ataupun tidak patuh dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 diantaranya Kabupaten Tasikmalaya yang mendapat sorotan dalam penerapan Prokes yang tidak patuh.
Dengan adanya hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi angkat bicara beberapa waktu lalu pasalnya menganggap bahwa kinerja dari gugus tugas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya tidak maksimal dalam mensosialisasikan disiplin pentingnya penggunaan memakai masker kepada masyarakat.
Namun dengan adanya statmen ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya tersebut sangat di sesalkan oleh ketua Generasi Muda Nadhlatul Ulama (GMNU) Kabupaten Tasikmalaya Lutpi Lutpiyansah.
Lutpi mengatakan kepada analisaglobal.com, Terkait apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait dalam pemaparannya bahwa kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu diantara kota dan kabupaten lainnya yang tidak patuh pada protokol kesehatan diantaranya memakai masker dan seterusnya, tentu sebetulnya ini menjadi peringatan dan ini menjadi tanggungjawab bersama. Ucapnya Kamis (21/01/21)
“Ketika kabupaten Tasikmalaya dikatakan tidak patuh akan Prokes, tentunya ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Gugus Tugas dan satuan tugas saja, dan saya merasa kecewa apa yang dikatakan oleh Ketua DPRD kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan kinerja satuan tugas Covid-19,” Ungkapnya
Lutpi juga menuturkan, kenapa kecewa, karena Gugus Tugas itu sudah dibubarkan melalui Perpres nomor 82 Tahun 2020 dan hari ini menjadi satuan tugas, dan tugasnya pun pasca dibubarkan berkaitan dengan Covid-19 diantaranya pemulihan ekonomi nasional, kemudian yang bermitra dengan pemerintah daerah yang ada di seluruh indonesia. tuturnya
“Saya sangat kecewa ketika DPRD beberapa waktu lalu mengafirmasi di depan publik yang muncul kepermukaan bahwa kerja satuan gugus tugas Covid-19 itu tidak maksimal, padahal sederhananya ketika alasan Covid-19 tersebar dengan alasan masyarakat tidak patuh terhadap Prokes, seperti hal nya memakai masker, kenapa DPRD baru menyoroti hal tersebut pasca adanya pengumuman dari Gubernur Jawa Barat.” tegasnya
Lutpi juga menambahkan, Sangat disesalkan ketika DPRD berstatmen seperti itu Pasca adanya pengumuman tersebut, lantas fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah khususnya Eksekutif itu sejauh mana ? kita juga menyoroti beberapa statmen lainnya, seperti DPRD selalu menyoroti transparansi anggaran Gugus tugas yang ada di kabupaten Tasikmalaya urusan penanganan Covid-19, Kita juga menyangkan, kalau pun DPRD hanya bisa mengkritik saja, saya juga atas nama masyarakat bisa mengkritik kinerja DPRD kabupaten Tasikmalaya. imbuhnya
“Di Situasi pandemi dengan kurun waktu yang hampir 1 tahun ini DPRD kemana ? dan sejauh mana DPRD dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya ini ? padahal kan di situasi Covid-19 ini dalam penanganan semua stakeholder atau lembaga negara apapun, ketika berbicara anggaran ketika berbicara kerja harus fokus terhadap penanganan dan pemulihan terhadap Covid-19 tersebut.” Ujarnya
“Saya berharap dengan adanya kondisi yang seperti ini jangan saling menyalahkan, akan tetapi langkah apa yang akan dilakukan DPRD dalam penanganan Covid-19 ini, urusan bahwa masyarakat tidak patuh akan Prokes, kenapa DPRD tidak terlibat dalam sosialisasi pencegahan Covid-19, bukan hanya sekedar menyoroti anggaran gugus tugas saja, kenapa DPRD tidak turut serta bersama gugus tugas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, harusnya DPRD turun kepada masyarakat atau Dapilnya sendiri untuk sosialisasi jangan hanya sosialisasi ketika kampanye saja, jadi ketika pandemi ini turun untuk sosialisasi atas nama keterwakilan masyarakat juga.” Ungkapnya
“DPRD sebagai keterwakilan masyarakat harusnya lebih depan dalam sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat taat dan patuh terhadap protokol kesehatan, seperti memakai masker, dilarang berkerumun dan Prokes yang lainnya jangan sampai saling menyalahkan, kinerja gugus tugas seperti apa dan sejauh mana, transparansi anggarannya seperti apa, saya rasa DPRD dalam penanganan Covid-19 ini mengkritiknya kesiangan, karena di situasi pandemi ini pemulihan ekonomi sudah berjalan dan akan memasuki era vaksinasi, saya berharap DPRD harus respon terhadap informasi jangan hanya bisa mengkritik itupun kesiangan, jangan – jangan DPRD juga kerjanya kesiangan.” pungkasnya***UWA
