Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Ketidakhadiran Kepala Dinas PUTRPPLH Kabupaten Tasikmalaya di tengah aksi unjuk rasa memicu kekecewaan massa dari Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES), Rabu (08/04/2026). Massa yang datang dengan membawa sejumlah tuntutan itu bahkan berujung menyegel ruang kerja kepala dinas sebagai bentuk protes terbuka.
Sejak pagi, puluhan massa telah memadati halaman Kantor DPUTRPPLH. Dalam orasinya, FORTABES mengangkat sejumlah isu yang dinilai krusial, mulai dari dugaan minimnya transparansi dalam pengelolaan proyek, indikasi penyimpangan pelaksanaan kegiatan, hingga lemahnya pengawasan internal terhadap program pembangunan.
Koordinator aksi, Ryan Nurfalah, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya datang untuk berorasi, tetapi juga menuntut klarifikasi langsung dari pimpinan dinas. Namun, upaya audiensi tersebut gagal terlaksana karena Kepala Dinas disebut sedang menjalankan tugas di luar.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat dan ingin mendapat penjelasan langsung. Tapi justru yang bersangkutan tidak ada di tempat. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tegas Ryan dalam orasinya.
Baca Juga Warga Ciamis Minta Klarifikasi Isu Jembatan Cirahong, Tekankan Pentingnya Bijak Bermedsos
FORTABES menilai ketidakhadiran tersebut patut dipertanyakan, terlebih di tengah mencuatnya berbagai dugaan persoalan di internal dinas. Massa bahkan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPUTRPPLH serta mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Sebagai bentuk kekecewaan, massa kemudian melakukan aksi simbolik dengan menyegel ruang kerja Kepala Dinas. Tindakan tersebut disebut sebagai pesan tegas agar pihak dinas tidak mengabaikan tuntutan publik terkait transparansi dan akuntabilitas.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban di depan kantor dinas, namun secara umum situasi tetap dalam kendali aparat keamanan hingga massa membubarkan diri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPUTRPPLH Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan maupun aksi penyegelan tersebut. (Win)
