Kab. Tasikmalaya, analisaglobal.com,– Dengan turunnya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik untuk rehab ruang kelas maupun pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui dinas pendidikan mungkin segala sesuatunya sudah di persiapkan baik itu bimtek maupun juklak juknis untuk lancarnya pembangunan proyek tersebut.

Sebagaimana yang sudah ditentukan bahwasannya pembangunan tersebut harus melibatkan konsultan, komite sekolah serta panitia lokal sehingga pembangunan akan sesuia dengan RAB, namun apa yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan apa yang di harapkan.

Salah satu contoh dilapangan saat analisaglobal.com mencoba menelusuri salah satu pembangunan rehab di salah satu SDN di wilayah UPT Pendidikan Salawu tepatnya di SDN tenjowaringin 2 dengan dana bantuan untuk jamban (toilet) sebesar 33.200.000 rupiah serta untuk rehab 3 Ruang kelas Rp 345.300.000 yang mengundang pertanyaan di lihat dengan kasat mata rehab tersebut cuman sebatas pemasangan bajaringan dan keramik saja.

Ketika analisaglobal.com mencoba mengkonfirmasi kepada pihak kepala sekolah, Iwan, S.Pd menyebutkan bahwasannya pelaksanaan rehab ruang kelas tersebut hanya untuk pemasangan bajaringan dan keramik saja, itupun keramik hanya untuk 1 (satu) ruang kelas dan sisanya untuk pengembangan 1 ruang kelas, jelasnya. Rabu (09/09/20)

Rehab ruangan kelas SDN 02 Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Rabu (09/09/20)***Foto Dokumen (Juse)

Dengan penjelasan seperti itu, jelas membuat adanya dugaan atau indikasi adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan pihak kepala sekolah.

Di lokasi lain, pembangunan jamban (toilet) di SDN Tamansari dalam pengerjaannya yang seharusnya ada pengawasan dari kepala sekolah, komite, ataupun panitia namun hal tersebut sangat disayangkan karena saat pengerjaan tidak ada satupun yang mengawasi baik itu komite, kepala sokolah ataupun guru lainnya akan tetapi hanya ada 2 orang pekerja dan ruangan kepala sekolahpun terkunci rapat.

Saat di konfirmasi melalui telepon seluler, H. Cucu selaku kepala UPT pendidikan kecamatan Salawu mengungkapkan kalau dirinya sangat berterima kasih dengan adanya sosial control dari pihak media karena itu menjadi bahan evaluasi dirinya selaku kepala UPT dan akan melakukan kroschek ke lapangan untuk mengetahui kebenarannya. Ucapnya

“untuk saat ini saya belum sempat meninjau langsung pekerjaan di 2 sekolah dasar negri (SDN) tersebut karena ada sesuatu permasalahan yang harus saya selesaikan jadi untuk masalah di publikasikan atau tidaknya itu kembali lagi kepada pihak media karena itu memang sudah menjadi tugasnya.” Pungkasnya***Juse

Leave a Reply