Kab. Tasikmalaya, analisaglobal.com,– Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang dikucurkan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Kemen PUPR) kepada masyarakat Petani Pemakai Air (P3A) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja irigasi desa guna kesejahteraan, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam pelaksanaan pekerjaan P3-TGAI pihak kementerian sudah menyiapkan para tenaga ahli atau Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebagai fasilitator, oleh karena itu seorang fasilitator dituntut untuk memahami tentang berbagai dimensi dan prinsip-prinsip yang melandasi konsep pengembangan dan progres tahapan pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan.

Harapannya bahwa, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan masyarakat atau petani, Sehingga dianggap mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan, bidang pengelolaan irigasi, pertanian, dan pembangunan pedesaan, serta berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya dilapangan serta dapat meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan, dan peningkatan jaringan irigasi karena dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setempat yang sumber daya manusianya terbatas.

Akan tetapi lain halnya yang terjadi dilapangan, para tenaga pendamping masyarakat (TPM) seolah mahluk ghaib yang sulit ditemui, dan kejadian atau permasalahan yang ada didalam proyek BBWS tersebut seolah menjadi cerita pendek yang hampir setiap hari menjadi bahan perbincangan dikalangan insan pers.

Salah satu contoh kongkrit adanya keresahan bagi para pengurus P3A tersebut adalah dimana munculnya diduga oknum-oknum yang mengatasnamakan partai pengusung proyek dengan meminta jatah 30% dari setiap titik proyek, dan hal tersebut terjadi atas dasar komitmen yang dijalin, dan sudah menjadi hal lumrah karena adanya program tersebut seolah – olah merupakan perjuangan mereka, padahal sudah jelah jelas ini adalah merupakan program pemerintah. ungkap salah seorang ketua P3A.

Akan tetapi berbeda dengan ungkapan H. Tata salah seorang koordinator P3A dari kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, kalau pihaknya menghimbau kepada seluruh ketua kelompok P3A penerima manfaat proyek BBWS tersebut untuk tidak melayani oknum-oknum yang meminta jatah, serta dirinya akan melaporkan tindakan oknum tersebut kepada pihak yang berwajib, Karena tindakan tersebut masuk dalam kategori pemerasan, imbuh H.Tata.

“dengan adanya oknum seperti itu maka para pendamping atau Tim Pendampingan Masyarakat (TPM) maupun pihak yang berkaitan dengan proyek BBWS tersebut supaya terus inten memonitor kegiatan proyek tersebut, karena proyek ataupun pekerjaan dengan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) harus benar benar merata dan menyentuh kesemua lapisan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan tanpa adanya intervensi ataupun komitmen dengan oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.” Tandasnya***Yos Muhyar

Leave a Reply