Ade Darisman Pertanyakan Terkait Sisa Anggaran Jual Beli Tanah Kantor Kecamatan dan Lapang di Desa Beber Cimaragas

Ade Darisman Pertanyakan Terkait Sisa Anggaran Jual Beli Tanah

Kabupaten Ciamis, analisaglobal.com — Dampak dari pengalihan Kantor Kecamatan Cimaragas terus menuai protes dari salah satu tokoh masyarakat Desa Beber, adapun yang menjadi sorotan, ia mempertanyakan terkait prosedur dan juga sisa uang serta penganggaran tanah lapang jangan sampai merugikan warga demi satu keuntungan pribadi.

Ade Darisman salah satu tokoh masyarakat Desa Beber Kecamatan Cimaragas menuturkan, sejak awal 2018 dulu saya dekat, kenal dan 1 kantor dengan Camat Cimaragas Alm Supena, dari kedekatan tersebut kami pernah punya rencana bahwa Kantor Kecamatan Cimaragas berkeinginan dipindahkan ke Wilayah Desa Beber dengan alasan Kantor Kecamatan di wilayahnya akan dibuat taman alun- alun. Ungkapnya, Selasa 27/9/2022.

Kantor Kecamatan dan Lapang di Desa Beber Cimaragas

“Maka dari itu saya disuruh untuk mencari lahan untuk pengganti lapang, pertengahan bulan mei 2018 Camat Cimaragas (Alm Supena) menceritakan bahwa yang anggaran yang akan turun menggunakan anggaran dari pusat sekitar 2,8 M.

Disaat itu juga saya pernah mengajukan pertanyaan ” Kenapa tidak 1 paket dengan lapang nya yang 5 M”

Baca Juga https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_Indonesia

Ia pun ( Camat ) menjawab” uangnya belum ada kata beliau, nanti bisa nyusul tahun depan”.Ucapnya

Dan akhirnya saya, Kepala Desa beserta dengan aparat yang lain pada waktu itu bulan Desember 2018 tanah untuk pengganti lapang dapat, memang agak jauh namun sudah ada kesepakatan, cuma Camat Cimaragas (Alm Supena) punya rencana supaya tidak ribet mau dikasihkan kepada pihak ke 3, dan akhirnya Camat, Kepala Desa, BPD sepakat menyerahkan kepada pihak ke 3 (saudara Arif) sehingga yang bergerak di lapangan pihak ke 3.

Saya sebagai masyarakat yang pernah hidup di lapangan terus mengikuti, kontrol yang akhirnya pada waktu itu luas tanah sekitar ±7000 meter (±700 bata) cuma yang menggerakkan dikasihkan kepada pihak ke 3 yang seharusnya dibayar kontan bulan januari-pebruari 2019, pihak ke 3 cuma ngasih Dp, ada yang 6 juta, 10 juta, 30 juta, waktu dikasih Dp dijanjikan bulan April, namun teryata bulan April meleset.

Kenapa saya selalu menelusuri hal itu, karena waktu dikasih DP, surat-surat tersebut sudah berubah atau balik nama manjadi ke atas nama Miftah yang sekarang menjabat Kepala Desa, dan setelah dirubah yang mengajukan ke aset adalah Miftah sedangkan ke masyarakat hanya dikasih DP, ini juga yang menjadi pertanyaan saya, berarti, itu uang negara,

Pada waktu itu anggaran tersebut di keluarkan dari Sekretaris Daerah pada bulan Juni tahun 2019 lalu sebesar Rp. ±1.235.000.000.00, – langsung masuk ke rekening Miftah secara pribadi, sedangkan untuk masyarakat hanya Rp ±700 juta juga tidak mencapai segitu, karena disitu ada lahan yang luasnya ±200 bata hanya dibayar senilai 60 juta berarti kelebihannya sudah berapa, itu yang menjadi pertanyaan saya.

Saya sebagai masyarakat punya hak bertanya ” uang Negara itu kemana kan”, dan saya sampai sekarang terus mengejar untuk menanyakan kemana uang sisanya, dan harus jelas penggunaan uang yang begitu besar sedangkan sampai sekarang lapang belum selesai.

“Kemarin musyawarah dengan para tokoh, bahkan para tokoh pun tidak mengetahui bahwa yang di ajukan tidak tahu, dan kemarin ada surat pernyataan bahwa ini sudah sah, kami sebagai masyarakat jelas menolak, saya dengan yang lain tidak di kasih tahu ada musyawarah “Ujarnya

Adapun dampak dari itu begitu tanah di rubah dengan menggunakan alat berat Buldozer dengan rencana untuk pembuatan lapang dan setelah rata, limbahnya tidak terpikirkan, sehingga begitu hujan besar, rumah warga yang berada di bawah kebanjiran dan juga lumpur tanah masuk ke pekarangan rumah warga, sehingga sampai sekarang masyarakat mengadu bahwa mereka merasa dirugikan dan mau dibayar sesuai dengan orang orang yang mendapatkan harga tanah ±1 juta.

“Tolong saya minta lapang yang sudah ada dibereskan, kemudian orang yang merasa dirugikan kebanjiran, lumpurnya masuk ke pekarangan rumah harus digantikan, dan saya tetap menuntut aset yang kemarin dikeluarkan sebesar ±1.235.000.000.00,- harus bisa mencukupi jangan sampai menguntungkan sebelah pihak” pihak ke 3″ .Tandasnya. (Dods)

Baca Juga Hadiri Milangkala Kec. Tanjungjaya, Bupati Ade Sugianto : Jadikan Momen Silaturahmi Untuk Membangun Potensi Daerah

About analisaglobal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *